Koreksi Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab : a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; b. menyusun dan merealisasikan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan. (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.