Koreksi Pasal 25

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h bagi Nelayan, Pembudi Daya, Pengolah, dan Pemasar Ikan yang mengalami pemasalahan hukum di Daerah. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa koordinasi, kerja sama, dan mediasi. (3) Dalam hal Nelayan Kecil dan/atau Nelayan Tradisional menghadapi permasalahan hukum pidana, pemberian bantuan hukum berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.