Koreksi Pasal 81

(1) Bupati MENETAPKAN TKKSD dengan keputusan Bupati. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah; b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.