Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Dengan narna Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas setiap penggunaa.n fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.

(1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan flasilitas pasar :1 tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan flasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati Fasilitas Pasar. (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayarag Retribusi Pelayanan Pasar, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian serta kelas pasar yang digunakan.

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa Pelayanan Pasar yang meliputi Uiaya operasional dan pemeliharaan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat/pedagang, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar yang diberikan. (1) t2t

setiap Pengguna jasa fasilitas pasar dikenakan Retribusi. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Pemakaian fasilitas/bangunan pasar di wilayah Kota Sarolangun : 1. Bangunan permanen tertutup rupiah) /m2/hari, pada kios : Pinang Masak, Melati. 2. Bangunan perrnanen tertutup (Los) sebesar Rp. 2OO,- (dua ratus rupiah) /rn2/hari, pada Los : Beringin, Anyerir, Asparagus, Kemang, Benteng, Inpres, Belakang pasar. 3. Halaman terbuka / pelataran I lapak di dalam pasar sebesar Rp. soo,- (lima ratus mpiah) /rn2lharr; 4. Halarnan terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. soo,_ (lima ratus rupiah) lmT/lnari. b. Pemakaian fasilitas / bangunan pasar Bathin VIII : L. Bangunan permanen tertutup (kios) sebesar Rp. 2oo,- (dua ratus rupiah) /rn2f}lrari; 2. Bangunan pefinanen tertutup (Los) /m2/hari; sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) lm2lhan; 4. Halaman terbuka / pelataran llapak di luar pasar sebesar Rp. 3oo,_ (tiga ratus rupiah) /m2lhafi; c. Pemakaian Fasilitas / Bangunan pasar Singkut : 1. Bangunan permanen tertutup (Kios) sebesar Rp. 3oo,- lm2lhart; (tiga ratus rupiah) 2. Bangunan perrnanen tertutup (Los) sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) /m2lhari; 3. Halaman terbuka / pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp.4OO,- (empat ratus rupiah) /m2/hari; 4. Halarn terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 4OO,- (empat ratus rupiah) /rn2/hari. d. Pemakaian Fasilitas / Bangunan pasar pelawan ; 1. Bangunan perrnanen tertutup (Kios) sebesar Rp. 2OO,- {dua ratus rupiah) lrn2lhasr; 2. Bangunan peffnanen tertutup (Los) sebesar Rp. 1OO,- (seratus rupiah) lm2lhan; 3. Halaman terbuka I pelataran / lapak di dalam pasar sebesar Rp. 3OO,- (tiga ratus rlpiah) /m2/han; 4' Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 3OO,- (tiga ratus rupiah) /rn2/hari; (Kios) sebesar Rp. 5OO,- (lima ratus Anggrek, Mawar, Palem, Asoka, Teratai, 4 e. Pemakaian fasilitas / bangunan pasar pauh : 1' Banguna'n penna.nen tertutup (Kios) sebesar Rp. 2OO,- (dua ratus rupiah) /m2/han; 2' Bangunall pefinanen tertutup (Los) sebesar Rp. 1OO,- (seratus rupiah) /m2 lhari; 3' Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) lm2lhari; 4' Halaman terbuka / pelataran / lapak di luar pasar sebesar Rp. SOO,- (tiga ratus rupiah) /m2/hari. f. Pemakaian tempat penjualan dan pemakaian tempat untuk ternak di pasar hewan Kabupaten sarolangun dikenakan berikut: a' Sapi dan kerbau sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) /ekor/hari; b' Kambing dan domba/biri-biri sebesar Rp. 1.OOO,- (seribu rupiah) /ekor /hari; g. Untuk pemakaian jasa prasarana MCK kawasan pasar sebagai berikut: a. Buang air kecil sebesar Rp. 500,- (tima ratus rupiah) sekali pakai; b. Buang air besar sebesar Rp. 1.OOO,- (seribu rupiah) sekali pakai; c. Mandi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) sekali pakai; h' Untuk bongkar muat barang di luar pelataran pasar yang masih dalam kawasan pasar dikenakan Retribusi sebagai berikut : a- Kendaraan / mobil roda 4 (empat) sebesar Rp. 3.OOO,- (tiga ribu rupiah) tiap kendaraafl; b. Kendaraan truk engkel sebesar Rp. 4.OOO,- (empat ribu rupiah) tiap kendaraan; c- Kendaraan truk double sebesar Rp. 5.OOO,- (lima ribu rupiah) tiap kendaraan; wILAYAHBffiI#NGUTAN Pasa] 9 Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah Kabupaten Sarolangun.

Pembayaran dilakukan sekaligus berdasarkan tarif dan jenis objek pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal g. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (sKRD) penukaran hewan retribusi sebagai (1) (2t 5

Tempat Pembayaran dilakukan pada saat pengambilan objek pelayanan yang diberikan dan membayar pada kasir pada sfpo pemungut temuaian Kasir PenerimaErn menyetorkan kepada Bendah-arawan Penerima Kantor Dinas DppKAD untuk disetor ke Kas DaeSh paling lama Lx24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan penyetorannya pada hari keda pertama berikutnya.

Pembayaran tidak diperkenankan diangsur atau ditunda, pembayaran harus dilunasi setelah pelayanan objek retribusi diberikan.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi-berupa bulga sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tiaaf< "t":, kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRIi. (1) (2) (3) (4) (s)

Penaeihan retrilg} terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggurrakan STRD dan didahului Surat Teguran. Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindikan awal pelaksanaan penagrhan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jaiuh tempo pembayalan. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, ril/qiib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Hak untuk melakukan penagihan rekibusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutat gnya retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retibusi. (2) Kedalllwarsa penagihan retribusi sebagaimani dimaksud pada ayat (U tertangguh jika: a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dari w4jib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan surat a, kedaluwarsa penagihan tersebut. lgguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dihitung sejak tanggal penyampaian surat' teguran (4) Pengakuan utang retribusi sec.ara.langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {21 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesldarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah. (1) (2) (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b, dapat diketahui dari penga3uair periohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan kebeiatan 'oteh wajib retribisi.

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati MENETAPKAN keputusal rcnshapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksua paaa ayat (1i. (3) Ketentuan le-bih lanjut mengenai tata cara-p"ngir"pusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksld pada "y"t (U diatur dengan Peraturan Bupati.

!gl"i" pejabat kepolisian negara pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daeyh Kabupaten S-arotangun d-iberikan wewenarrg $"?y" sebagai penyidik untuk melakulan penyidikai tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan pasar. wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a' menerima, mencari, mengumpulkan, dan menititi'keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Pelayanan pasar. b' meneliti, mencari, dan mengumpulkan -t et"rargan mengenai orarlg tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubulgan deigan tindal pidana Retribusi Pelayanan pasar. c' meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi peLrayanan pasar. d. rnemeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Pelayanan pasar. e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta metakukan penyitaan terhLdap bahan bukti tersebut. f' meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi pelayanan pasar. g' menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan ilemeriksa inlentitas orang,benda, danf atau dokumen yang dibawa. h' memotret seseorang yang berkaitan derrgan tindak pidana Retribusi pelayanan Pasar. i' memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. menghentikan penyidikan; dan/atau k' melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi pelayanan pasar. eenvi{if sebagaimana dimaksud pada ayat(l) memberitahukan dimulainya penyidikan dan_ menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Nesara Republik Inaonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara pidana. (3) 7 BAB xIV KETENTUAN PIDANA

(1) Wqiib [etrilusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam P-1sal 1o ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2j sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana |r*rgrn paling la*. 3 (tiga)-bulan atau denda palng banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yarrg iiJ"t atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada-ayatlt; aaatah pelanggir"r. (3) Denda sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1) "a"Urr penerimlan rrQ*".

P.dl saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi yang tercantum dalam: a. Pasal 13 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, hurrrf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, peraturan Daeratr Nomor O3 Tahun 2O10 tentang Retribusi Pasar Grosir Aan/ataupertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2O10 Nomor OS, Tambahan L,embaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor O3); dan b. Peraturan Daerah Nomor t9 Tahun }AAL tentang Retribusi pelayanan pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun ZOOf Nomor 19, Seri B, Nomor l.) beserta Perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintafrkan p.ngrrraangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ka6upaten Sarolangun. Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal I NoPemO ef 2otg Diundangkan di Sarolanzun pada tanggal I Mokmqaf 2ots SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, THABRONI ROZALI LEMBARAN DAERAH f,*BUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2OT3 NOMOR 9 LANGUN, ENDRA 8 I.