Koreksi Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penanggulangan Bencana. (2) Pengawasan meliputi: a. sumber ancaman atau bahaya Bencana; b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana; c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun negeri; e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup; f. perencanaan penataan ruang; g. kegiatan reklamasi; h. pengelolaan keuangan; dan/atau i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.