PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang KABUPATEN SANGGAU RAMAH HAK ASASI MANUSIA

PERDA Nomor 7 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sanggau. 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 6. Kelompok Rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berlaku umum bagi suatu masyarakat yang berperadaban. 7. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan dimajukan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 8. Kabupaten Sanggau Ramah Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Kabupaten Ramah HAM adalah Kabupaten Sanggau yang seluruh elemen pemangku kepentingannya mempelajari, mengadopsi dan mempraktikkan norma, pedoman dan standar hak asasi manusia untuk kebutuhan masyarakat, dan diintegrasikan ke dalam kebijakan, hukum dan keputusan publik untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. 9. Pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

BAB II

PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Koreksi

Prinsip penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM meliputi: a. hak atas kabupaten; b. non diskriminasi dan aksi afirmasi; c. inklusi sosial dan keragaman budaya; d. pemerintahan yang demokratis dan akuntabel; e. keadilan sosial dan solidaritas yang berkelanjutan; f. pengarusutamaan HAM; dan g. hak atas pemulihan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi hak terhadap pembangunan, lingkungan yang sehat, penggunaan dan pelestarian sumber daya alam, partisipasi dalam perencanaan dan manajemen wilayah, serta warisan sejarah dan budaya. (2) Hak atas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak kolektif dari masyarakat, termasuk Kelompok Rentan.

Pasal 4

Daerah menerapkan kebijakan non diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi Kelompok Rentan.

Pasal 5

(1) Daerah menghormati keragaman sosial dan budaya yang meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istiadat serta keragaman norma dan budaya yang berbasis gotong-royong. (2) Keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Pasal 6

(1) Kabupaten Ramah HAM diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. (2) Pemerintah Daerah dan DPRD menjamin bahwa rencana pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Ramah HAM melalui pengarusutamaan program dan kegiatan sesuai prinsip HAM. (3) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Ramah HAM. (4) Pemerintah Daerah MENETAPKAN mekanisme akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi publik, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.

Pasal 7

Daerah mengutamakan kesetaraan, kebersamaan dan mendorong tumbuhnya modal sosial sebagai bentuk penghormatan prinsip keadilan sosial dan solidaritas berkelanjutan.

Pasal 8

Dalam rangka pengarusutamaan HAM, Daerah melaksanakan upaya sebagai berikut: a. pengintegrasian HAM ke dalam setiap kebijakan daerah; b. pelaksanaan pendekatan yang berbasis HAM ke dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan c. pelaksanaan program pendidikan tentang Kabupaten Ramah HAM secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemulihan bagi korban Pelanggaran HAM sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. (2) Korban Pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di Daerah; dan b. setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM yang terjadi di luar Daerah.

BAB III

HAM DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Pasal 10

Koreksi

(1) Pelaksanaan HAM dan kebebasan dasar manusia dalam rangka perwujudan Kabupaten Ramah HAM meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil dan lingkungan. (2) HAM dan kebebasan dasar manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hak atas kesehatan; b. hak atas pendidikan; c. hak perempuan dan anak; d. hak atas kependudukan; e. hak atas pekerjaan; f. hak atas perumahan yang layak; dan g. hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

Pasal 11

Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan serta pelayanan kesehatan yang memadai, khususnya bagi ibu dan Anak, diantaranya : a. mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap bagi bayi; b. pemutakhiran data jaminan kesehatan nasional; c. penanggulangan kekurangan gizi dan gizi buruk bagi balita; dan d. memfasilitasi penyandang disabilitas.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas pelayanan pendidikan yang memadai dan berkualitas berupa : a. pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai budaya; b. pendirian dan pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat; c. optimalisasi layanan pendidikan ditingkat dasar dan kualitas guru serta angka melek huruf; dan d. sarana dan prasarana pendidikan untuk ekspresi pengembangan kebudayaan lokal.

Pasal 13

Setiap perempuan berhak atas : a. pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum dan pengembangan diri; b. program konseling dan rehabilitasi korban tindak kekerasan dan kejahatan; c. berkumpul dan berorganisasi; d. perlindungan atas eksploitasi; dan e. sosialisasi anti kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 14

Setiap Anak berhak atas : a. pencegahan perkawinan pada usia dini; b. konseling dan rehabilitasi atas kekerasan dan kejahatan; c. perlindungan atas kekerasan dalam rumah tangga dan lingkungan sosial; d. perlindungan atas eksploitasi; dan e. kesetaraan atas hak pendidikan dasar bagi Anak laki-laki dan perempuan.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan atas kependudukan berupa : a. fasilitasi atas perolehan akta kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun; b. fasilitasi atas layanan kependudukan dan catatan sipil; dan c. faslitasi atas kepemilikan E-KTP.

Pasal 16

Setiap orang memiliki hak atas pekerjaan berupa : a. tersedianya program dan media pemberdayaan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi; b. pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang inklusif; dan c. perlindungan dan penghormatan atas pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat yang berdimensi sosial dan kultural.

Pasal 17

Setiap orang berhak atas perumahan yang layak berupa: a. rumah tinggal yang bersanitasi; b. penggelolaan/penanganan sampah; c. rekomendasi penyediaan tempat tinggal kepada pemerintah; d. akses air bersih; dan e. pemetaan bangunan untuk mendapatkan IMB.

Pasal 18

Setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang berkelanjutan, antara lain : a. lingkungan hidup yang bersih dan sehat; b. penyerapan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian lingkungan; c. desain lingkungan yang ramah terhadap budaya dan kearifan lokal; d. lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas; dan e. berperan aktif dalam perlindungan lingkungan yang berkelanjutan guna mencegah kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang KABUPATEN SANGGAU RAMAH HAK ASASI MANUSIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28