Koreksi Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah MENETAPKAN kebijakan daerah berkaitan dengan Mobilitas Penduduk. (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan, perlindungan Penduduk dan migran serta terjadinya kondisi keseimbangan yang ideal antara penyebaran Penduduk dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan. (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan menghormati hak Penduduk untuk bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik INDONESIA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.