Koreksi Pasal 27

(1) Penyelenggaraan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dilaksanakan berdasarkan kebijakan daerah secara terpadu. (2) Kebijakan daerah secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data, informasi, Perkembangan Kependudukan, perkembangan ekonomi dan sosial, serta kondisi Lingkungan Hidup.