PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

PERDA Nomor 4 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau. 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UNDANG-UNDANG, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 8. Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat E-SPTPD adalah data surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi elektronik surat pemberitahuan pajak daerah yang disediakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah. 9. Bank Persepsi dan Pos Persepsi yang selanjutnya disebut Bank/Pos adalah penyediaan layanan penerimaan setoran penerimaan daerah sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan daerah menggunakan surat setoran elektronik. 10. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time. 11. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. 12. Billing System yang selanjutnya disebut Billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. 13. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.

BAB II

SISTEM ELEKTRONIK BILLING PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK

Pasal 2

Koreksi

(1) Sistem Elektronik Billing pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank/Pos tempat pembayaran. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan perjanjian kerja sama. (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. subjek kerja sama; b. objek kerja sama; c. ruang lingkup kerja sama; d. hak dan kewajiban para pihak; e. jangka waktu kerja sama; f. keadaan memaksa; g. penyelesaian perselisihan; dan h. pengakhiran kerja sama. (4) Kerja sama Sistem Elektronik Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik Billing. (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak mineral bukan logam dan batuan; g. pajak air tanah; h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan j. pajak sarang burung walet.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui Bank/Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran yang disediakan oleh Bank/Pos tempat pembayaran ke rekening kas daerah. (3) Bank/Pos tempat pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui: a. anjungan tunai mandiri; b. internet banking; c. mobile banking; d. cash management service; dan/atau e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank/Pos tempat pembayaran.

Pasal 5

(1) Atas pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Wajib Pajak menerima bukti penerimaan daerah sebagai bukti setoran. (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah. (3) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk: a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan Kode Billing; b. struk bukti transaksi untuk pembayaran melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture; dan c. dokumen elektronik untuk pembayaran melalui internet banking. (4) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan: a. nomor transaksi penerimaan daerah; b. Kode Billing; c. nomor pokok Wajib Pajak; d. nama Wajib Pajak; e. alamat Wajib Pajak, kecuali untuk bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture; f. nomor objek Pajak dalam hal pembayaran Pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kecuali untuk bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture; g. kode akun Pajak; h. kode jenis setoran; i. masa Pajak; j. tahun Pajak; k. nomor ketetapan Pajak bila ada; l. tanggal bayar; dan m. jumlah nominal pembayaran. (5) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah. (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam bukti penerimaan daerah dengan data pembayaran menurut sistem penerimaan daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan daerah secara elektronik.

Pasal 6

(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. (2) Setiap keterlambatan pembayaran atau penyetoran Pajak, Wajib Pajak dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 7

(1) Setiap transaksi pembayaran atau penyetoran Pajak melalui Sistem Elektronik Billing akan dilakukan rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Bank/Pos tempat pembayaran. (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsilasi.

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dalam aplikasi Billing Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah. (2) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan Wajib Pajak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sistem Elektronik Billing, serta mekanisme pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB Kedua

Pembayaran atau Penyetoran Pajak

Pasal 3

Koreksi

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan Sistem Elektronik Billing. (2) Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pajak hotel; b. pajak restoran; c. pajak hiburan; d. pajak reklame; e. pajak penerangan jalan; f. pajak mineral bukan logam dan batuan; g. pajak air tanah; h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan j. pajak sarang burung walet.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui Bank/Pos yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran yang disediakan oleh Bank/Pos tempat pembayaran ke rekening kas daerah. (3) Bank/Pos tempat pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran Pajak melalui: a. anjungan tunai mandiri; b. internet banking; c. mobile banking; d. cash management service; dan/atau e. fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank/Pos tempat pembayaran.

Pasal 5

(1) Atas pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Wajib Pajak menerima bukti penerimaan daerah sebagai bukti setoran. (2) Pembayaran atau penyetoran Pajak dengan cara transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada kas daerah. (3) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk: a. dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/Pos untuk pembayaran atau penyetoran melalui teller dengan Kode Billing; b. struk bukti transaksi untuk pembayaran melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture; dan c. dokumen elektronik untuk pembayaran melalui internet banking. (4) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan: a. nomor transaksi penerimaan daerah; b. Kode Billing; c. nomor pokok Wajib Pajak; d. nama Wajib Pajak; e. alamat Wajib Pajak, kecuali untuk bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture; f. nomor objek Pajak dalam hal pembayaran Pajak atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, kecuali untuk bukti penerimaan daerah yang diterbitkan melalui anjungan tunai mandiri dan electronic data capture; g. kode akun Pajak; h. kode jenis setoran; i. masa Pajak; j. tahun Pajak; k. nomor ketetapan Pajak bila ada; l. tanggal bayar; dan m. jumlah nominal pembayaran. (5) Bukti penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya, kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak Daerah. (6) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam bukti penerimaan daerah dengan data pembayaran menurut sistem penerimaan daerah secara elektronik, maka yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan daerah secara elektronik.

Pasal 6

(1) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran Pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, maka pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. (2) Setiap keterlambatan pembayaran atau penyetoran Pajak, Wajib Pajak dikenakan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 7

(1) Setiap transaksi pembayaran atau penyetoran Pajak melalui Sistem Elektronik Billing akan dilakukan rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dan Bank/Pos tempat pembayaran. (2) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsilasi.

Pasal 8

(1) Setiap Wajib Pajak dapat memperoleh Kode Billing dalam aplikasi Billing Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah. (2) Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan Wajib Pajak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Sistem Elektronik Billing, serta mekanisme pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Wajib Pajak mempunyai hak: a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis; b. memperoleh fasilitas E-SPTPD; c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah; d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; e. menerima jaringan untuk Sistem Elektronik Billing yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah; f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan Sistem Elektronik Billing yang tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Elektronik Billing yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak. (2) Wajib Pajak berkewajiban: a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; b. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau E-SPTPD; d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya; e. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam pelaksanaan Sistem Elektronik Billing seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan f. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

Pasal 11

BAB Kesatu

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Dalam Transaksi Pembayaran atau Penyetoran Pajak Melalui Sistem Elektronik Billing

Pasal 10

Koreksi

(1) Wajib Pajak mempunyai hak: a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis; b. memperoleh fasilitas E-SPTPD; c. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah; d. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; e. menerima jaringan untuk Sistem Elektronik Billing yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah; f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/ penempatan Sistem Elektronik Billing yang tidak mengganggu alat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan g. mendapatkan penggantian alat dan Sistem Elektronik Billing yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak. (2) Wajib Pajak berkewajiban: a. menjaga dan memelihara dengan baik alat atau sistem perekam data transaksi usaha yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak; b. menyimpan data transaksi usaha berupa bill pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; c. menyampaikan data transaksi usaha yang dilampirkan pada SPTPD atau E-SPTPD; d. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila alat atau sistem perekam data transaksi usaha mengalami kerusakan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, jika kerusakan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya; e. memberikan kemudahan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah dalam pelaksanaan Sistem Elektronik Billing seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak ditempat usaha/outlet Wajib Pajak; dan f. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak.

BAB Kedua

Hak dan Kewajiban Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pendapatan Daerah Dalam Transaksi Pembayaran atau Penyetoran Pajak Melalui Sistem Elektronik Billing

Pasal 11

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah mempunyai hak: a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang; e. mengakses hardware dan/atau software Sistem Online pelaporan transaksi; f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Elektronik Billing pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau E-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Elektronik Billing. (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berkewajiban: a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membangun dan menyediakan jaringan; c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Elektronik Billing pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Elektronik Billing; e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Elektronik Billing pelaporan transaksi; dan f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah sehubungan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret dan/atau mendokumentasikan seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

(1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah mempunyai hak: a. memperoleh kemudahan pada saat pelaksanaan Sistem Online seperti menginstal/memasang/menghubungkan alat dan/atau sistem informasi pelaporan data transaksi pembayaran Pajak di tempat usaha/outlet Wajib Pajak; b. memperoleh informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem informasi transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak; c. mendapatkan rekapitulasi data transaksi usaha dan laporan pembayaran Pajak dari Wajib Pajak; d. memonitoring data transaksi usaha dan Pajak terutang; e. mengakses hardware dan/atau software Sistem Online pelaporan transaksi; f. melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak apabila data yang tersaji dalam Sistem Elektronik Billing pelaporan data berbeda dengan laporan SPTPD atau E-SPTPD yang diberikan oleh Wajib Pajak; dan g. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan baik yang disengaja atau karena kealpaan Wajib Pajak sehingga terjadinya kerusakan dan/atau hilangnya perangkat dan/atau Sistem Elektronik Billing. (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah berkewajiban: a. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; b. membangun dan menyediakan jaringan; c. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat Sistem Elektronik Billing pelaporan transaksi dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; d. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan Sistem Elektronik Billing; e. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya Sistem Elektronik Billing pelaporan transaksi; dan f. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database Pajak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17