Koreksi Pasal 25

(1) Dalam rangka penyelenggaraan sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.