Koreksi Pasal 7

(1) Setiap Orang atau Badan dilarang: a. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan kendaraan roda tiga atau barang yang difungsikan sebagai kendaraan roda tiga dan/atau sejenisnya; dan b. mengusahakan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. (2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah memenuhi persyaratan laik Jalan dan mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.