PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

PERDA Nomor 7 Tahun 2011

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 7. Pelayanan persampahan/ kebersihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang meliputi pengambilan/ pengumpul sampah dari sumbernya ke Tempat Penampungan Sementara, pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara ke Tempat Pemrosesan Akhir dan penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir. 8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat. 9. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu. 10.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 11.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 12.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 13.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/ Kebersihan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. 14.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/ kebersihan. 15.Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/ kebersihan. 16.Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 18.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda. 19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah. 20.Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi. 21.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 22.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Koreksi

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah sebagai berikut : a. rumah tinggal : 1. rumah tinggal type R.1 sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah) per bulan; 2. rumah tinggal type R.2 sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu Rupiah) per bulan; 3. rumah tinggal type R.3 sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah) per bulan. b. tempat usaha : 1. tempat usaha type U.1 sebesar Rp. 6.000,-(Enam ribu Rupiah) per bulan; 2. tempat usaha type U.2 sebesar Rp. 10.000,-(Sepuluh ribu Rupiah) per bulan; 3. tempat usaha type U.3 sebesar Rp. 15.000,-(Lima belas ribu Rupiah) per bulan; 4. tempat usaha type U.4 sebesar Rp. 30.000,-(Tiga puluh ribu Rupiah) per bulan; 5. tempat usaha type U.5 sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu Rupiah) per bulan; 6. tempat usaha type U.6 sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu Rupiah) per bulan; 7. tempat usaha type U.7 sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) per bulan. c. tempat umum : 1. tempat umum type TU.1 sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah) per bulan; 2. tempat umum type TU.2 sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu Rupiah) per bulan. d. pedagang di Pasar Daerah: 1. pedagang yang menempati kios sebesar Rp. 400,- (Empat ratus Rupiah) per hari; 2. pedagang yang menempati los sebesar Rp. 300,- (Tiga ratus Rupiah) per hari; 3. pedagang di Pelataran Pasar sebesar Rp. 200,- (Dua ratus Rupiah) per hari. e. untuk pedagang kaki lima di tempat yang telah ditentukan/ diizinkan sebesar Rp. 200,- (Dua ratus Rupiah) per hari. f. Pembuangan sampah langsung ke TPA sebesar Rp. 6.000,- (Enam ribu Rupiah) per truk. (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;. e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

BAB X

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB XI

Pasal 18

BAB XII

Pasal 19

BAB XIII

Pasal 20

Pasal 21

BAB XIV

Pasal 22

BAB XV

Pasal 23

BAB XVI

Pasal 24

BAB XVII

Pasal 25

BAB XVIII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28