PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

PERDA Nomor 4 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani bidang Kelautan dan Perikanan. 5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disingkat TPI adalah Tempat dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. 6. Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Pelelangan adalah penjualan ikan hasil tangkapan Nelayan yang dilakukan dihadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang. 7. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 8. Peserta lelang adalah orang pribadi atau Badan yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pelelangan ikan di TPI. 9. Pemenang Lelang adalah peserta lelang yang mengajukan penawaran harga tertinggi dan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses pelelangan. 10. Jaminan Lelang adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh peserta lelang kepada Kasir TPI sebagai syarat untuk mengikuti pelelangan. 11. Nilai Lelang adalah volume ikan yang dilelang dikalikan harga pelelangan. 12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 14. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan TPI, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 15. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 16. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB VII

TATA CARA PELELANGAN

Pasal 9

Koreksi

Pelelangan dilaksanakan oleh Pengurus TPI dengan tata cara sebagai berikut: a. ikan dibongkar dari perahu atau kapal yang mendarat di lokasi TPI, selanjutnya dikelompokkan dan di sortasi menurut jenis ikan; b. ikan yang telah dikelompokkan dan di sortasi dimasukkan dalam keranjang ikan (basket), selanjutnya ditimbang oleh Juru Timbang TPI; c. ikan yang telah ditimbang, di data sesuai jenis, Volume dan kepemilikannya oleh Juru Rekap TPI; d. ikan yang telah didata, diletakkan di los lelang TPI untuk di lelang; e. Peserta Lelang adalah orang pribadi, badan atau bakul ikan yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang; f. Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus menyerahkan Jaminan Lelang kepada Kasir TPI sesuai kemampuan Peserta Lelang; g. Jaminan Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf f, dapat ditambah oleh Peserta Lelang selama proses lelang berlangsung dan merupakan batas tertinggi dari jumlah Nilai Lelang yang dimenangkannya; h. pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh Juru Lelang sesuai ketentuan pelelangan yang berlaku; i. pelelangan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta lelang untuk mengajukan penawaran harga guna mendapatkan harga tertinggi; j. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf i, harus dipastikan kembali oleh juru lelang dengan menawarkan kembali kepada seluruh perserta lelang; k. setelah harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak mengalami kenaikan, maka Juru Lelang MENETAPKAN harga pelelangan dan Pemenang Lelang. l. Pemenang Lelang sebagaimana dimaksud pada huruf k, dapat mengambil ikan hasil pelelangan setelah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi secara tunai kepada Kasir TPI, yang diperhitungkan dengan nilai Jaminan Lelang; m. Pemenang Lelang yang telah membayar Nilai Lelang, Biaya Pelelangan dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf l, diberikan tanda bukti pembayaran oleh Kasir TPI; n. Setelah proses pelelangan selesai, Kasir TPI membayarkan uang hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik ikan setelah dikurangi Biaya Pelelangan dan Retribusi; o. Jaminan Lelang dari Peserta Lelang yang tidak menjadi Pemenang, dikembalikan oleh Kasir TPI kepada perserta yang bersangkutan.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

BAB VI

Pasal 7

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

BAB VIII

Pasal 10

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

BAB XI

Pasal 14

BAB XII

Pasal 15