Koreksi Pasal 26

(1) Bupati memberikan fasilitasi dalam rangka penyusunan program TJSL Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) Fasilitasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSL Badan Usaha. (3) Berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum menyusun program TJSL Badan Usaha dan menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.