Koreksi Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren yang dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.