Koreksi Pasal 11

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren. (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait. (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Fasilitasi Pengembangan Pesantren kepada Bupati.