Koreksi Pasal 15

(1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah jika : a. pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; b. dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tubs dan/ atau salah hitung; c. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).