Koreksi Pasal 13

(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat MENETAPKAN daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a. (2) Dalam hal daerah rawan bencana telah ditetapkan, Pemerintah Daerah berwenang : a. MENETAPKAN daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan. (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.