Langsung ke konten utama

Cari Jelajahi APIHubungkan Claude

Beranda
PERDA
PERDA Nomor 3 Tahun 2023

PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Beranda Jelajahi Cari Hubungkan Claude API

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

© 2026 Pasal.id. Platform Hukum Indonesia Terbuka

Daftar Isi

BAB IKETENTUAN UMUM
BAB IIFASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN
BAB KesatuUmum
- Pasal 6
BAB KeduaFasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan
- Pasal 7
- Pasal 8
BAB KetigaFasilitasi Pelaksanaan Fungsi Dakwah
- Pasal 9
BAB KeempatFasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
- Pasal 10
BAB IIIPENDANAAN
- Pasal 11
- Pasal 12
BAB IVPARTISIPASI MASYARAKAT
- Pasal 13
BAB VKOORDINASI
- Pasal 14
BAB VIKERJA SAMA
- Pasal 15
BAB VIIMONITORING DAN EVALUASI
- Pasal 16
BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP
- Pasal 17
- Pasal 18

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Status

Berlaku

Sumber

peraturan.go.id

Bagikan

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah KabupatenPekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa INDONESIA lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada Pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh Pesantren. 7. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren. 8. Kiai, Uztads, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10. Hibah adalah pemberian barang, uang atau jasa dengan pengalihan hak untuk kepentingan Pesantren.

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan: a. Ketuhanan Yang Maha Esa; b. kebangsaan; c. kemandirian; d. keberdayaan e. kemaslahatan; f. multikultural; g. profesionalitas; h. akuntabilitas; i. keadilan; j. keberlanjutan; dan k. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan dasar hukum dalam memberikan fasilitasi kepada Pesantren.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dalam pengembangan Pesantren; b. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional; dan c. menunjang pengembangan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah : a. fasilitasi pengembangan Pesantren; b. pendanaan; c. partisipasi masyarakat; d. koordinasi; e. kerja sama; dan f. monitoring dan evaluasi.

BAB II

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren. (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian beasiswa bagi Santri dan pendidik.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. (2) Fasilitasi dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pesantren secara kelembagaan. (3) Fasilitasi dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Kiai, pendidik, Santri dan/atau Pesantren secara kelembagaan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. (2) Fasilitasi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan prasarana dan sarana; c. bantuan teknologi; d. kerjasama program; e. balai kesehatan Santri beserta kelengkapannya; dan/atau f. pelatihan keterampilan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi pengembangan Pesantren. (2) Fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

BAB Kedua

Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada. (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian beasiswa bagi Santri dan pendidik.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerjasama Pesantren dengan pihak ketiga guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.

BAB Ketiga

Fasilitasi Pelaksanaan Fungsi Dakwah

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerjasama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan. (2) Fasilitasi dalam bentuk kerjasama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pesantren secara kelembagaan. (3) Fasilitasi dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Kiai, pendidik, Santri dan/atau Pesantren secara kelembagaan.

BAB Keempat

Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. (2) Fasilitasi sebagaimna dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan keuangan; b. bantuan prasarana dan sarana; c. bantuan teknologi; d. kerjasama program; e. balai kesehatan Santri beserta kelengkapannya; dan/atau f. pelatihan keterampilan.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 11

(1) Pembiayaan fasilitasi pengembangan Pesantren berasal dari: a. APBD;dan b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren dalam bentuk Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Pemberian dukungan dan fasilitasi pendanaan melalui mekanisme Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan berdasarkan: a. program Pemerintah Daerah;atau b. usulan dari Pesantren. (2) Hibah yang diberikan berdasarkan program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 13

(1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren; b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren; c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren; d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren; e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren;dan f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren. g. mengawasi pelaksanaan Pesantren. (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V

KOORDINASI

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta kalangan Pesantren dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan harmonisasi dalam fasilitasi pengembangan Pesantren. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam fasilitasi pengembangan Pesantren. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. Pemerintah Daerah Provinsi; b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain; c. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat; d. lembaga pendidikan; e. lembaga kesehatan; f. lembaga keagamaan; g. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Swasta; h. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya; i. kerja sama antar Pesantren; dan j. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok. (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. pemberdayaan dan fasilitasi pengembangan Pesantren; b. pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia Pesantren; dan c. kerja sama lainnya dalam rangka fasilitasi pengembangan Pesantren. (4) Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan fasilitasi pengembangan Pesantren.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan fasilitasi pengembangan Pesantren. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan. Ditetapkan di Kajen pada tanggal 4 Mei 2023 BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ Diundangkan di Kajen pada tanggal 4 Mei 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD M. YULIAN AKBAR LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH : (3-81/2023) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009