Koreksi Pasal 62

(1) RDTR BWP Kraton digunakan sebagai pedoman bagi: a. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di BWP Kraton; b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah/kawasan serta keserasian antar sektor; c. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat di BWP Kraton; dan d. penataan ruang wilayah/BWP Kraton, Kabupaten Pasuruan yang merupakan dasar dalam perijinan lokasi pembangunan. (2) RDTR BWP Kraton dapat dilakukan peninjauan kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan, dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundangan, RDTR BWP Kraton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.