Koreksi Pasal 16

(1) Setiap usaha wisata di Desa Wisata wajib mendaftarkan Usaha Jasa Wisatanya pada Pemerintah Daerah melalui Pengelola Desa Wisata. (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Usaha Kepariwisataan pada Desa Wisata mendapatkan insentif oleh Pemerintah Daerah berupa kemudahan dalam.