Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata. (2) Perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata di destinasi desa wisata.