Koreksi Pasal 10

( 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah. (2) Dalam melaksanakan program pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan. (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kerjasama daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.