Koreksi Pasal 52

(1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi OPD di bidang pangawasan. (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.