Koreksi Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta MENETAPKAN dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan. (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.