PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang PENDIRIAN DAN PENGURUSAN PERUSAHAAN DAERAH EVAV MEMBANGUN

PERDA Nomor 9 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 8

(1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas. (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1); b. mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; c. lolos seleksi melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati; d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Anggota Direksi atau dengan Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar. (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1) Jumlah Anggota Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

(1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di PD. Evav Membangun. (2) Dikecualikan dari ayat (1), apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama. (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun. (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan tiap tahun.

Pasal 11

Direksi dalam mengelola PD. Evav Membangun mempunyai tugas sebagai berikut : a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Evav Membangun; b. menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; c. menyampaikan Kontrak Manajemen tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; d. menyampaikan Standar Operating Procedure (SOP) dan Standar Analisis Biaya (SAB) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan; e. melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas; f. membina pegawai Perusahaan; g. mengurus dan mengelola kekayaan; h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; i. mewakili Perusahaan baik di dalam dan di luar Pengadilan; j. menyampaikan laporan berkala tiap triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 12

Direksi dalam mengelola PD. Evav Membangun mempunyai wewenang sebagai berikut : a. mengangkat dan memberhentikan pegawai; b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi; c. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal-hal sebagai berikut: a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran PD. Evav Membangun; b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik PD. Evav Membangun; c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 14

(1) Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwim. (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Pemerintah. (3) Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas. (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. (5) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang diajukan dianggap telah disahkan.

Pasal 15

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari : a. Gaji; b. Tunjangan. (2) Gaji bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diatur sebagai berikut : a. Direktur Utama sebesar 2,50 (Dua koma lima nol) x gaji tertinggi pegawai Perusahaan; b. Direktur sebesar 80% (Delapan puluh persen) x gaji Direktur Utama. (3) Tunjangan bagi Direksi terdiri dari : a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; b. Tunjangan lain-lain yaitu tunjangan beras dan tunjangan jabatan struktural; c. Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan Direksi. (4) Penerapan besarnya penghasilan bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), terlebih dahulu disahkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 16

(1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut : a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris; d. cuti alasan penting; e. cuti sakit. (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas. (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD. Evav Membangun.

Pasal 17

Direksi diberhentikan dengan alasan : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Evav Membangun; f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. terlibat dalam salah satu partai politik tertentu.

Pasal 18

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 17 huruf c, d dan f; b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e; c. Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direksi yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri.

Pasal 20

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Evav Membangun.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 22

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB Keenam

Pemberhentian

Pasal 17

Direksi diberhentikan dengan alasan : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Evav Membangun; f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. terlibat dalam salah satu partai politik tertentu.

Pasal 18

(1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, d dan e, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 19

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi yang melakukan perbuatan dalam Pasal 17 huruf c, d dan f; b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e; c. Dalam masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Direksi yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan diri.

Pasal 20

(1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, b dan c diberhentikan dengan hormat. (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, e dan f diberhentikan tidak dengan hormat. (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. (5) Direksi yang diberhentikan karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan PD. Evav Membangun.

Pasal 21

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 22

(1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

BADAN PENGAWAS

Pasal 23

(1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati. (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha PD. Evav Membangun yang bersangkutan. (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. menyediakan waktu yang cukup; b. lolos seleksi melalui fit and proper test yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati; c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; d. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun. (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 25

(1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan. (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun. (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila : a. mampu mengawasi PD. Evav Membangun sesuai dengan Program Kerja; b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar PD. Evav Membangun mampu bersaing dengan Perusahaan lainnya; c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Pasal 26

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut : a. mengawasi kegiatan operasional PD. Evav Membangun; b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi; c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi; d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi; e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja PD. Evav Membangun.

Pasal 27

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut : a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui; b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan PD. Evav Membangun; c. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PD. Evav Membangun; d. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan Program Kerja Direksi tahun berjalan.

Pasal 28

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 29

(1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama. (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama. (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 30

Selain honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Pasal 31

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan : a. atas permintaan sendiri; b. meninggal dunia; c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya; e. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD. Evav Membangun; f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; g. terlibat dalam salah satu partai politik.

Pasal 32

(1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, d dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan : a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan d; b. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e.