PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERATURAN DAERAH kABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

PERDA Nomor 2 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahj perusahaan daerah.

Pasal 2

Koreksi

Rp178.345.291.137,15 Rp28,456.750.900,00 RpI49.888.540.237,15 Rp2.964.575.597.974,55 Rp3.013.041.916.154,95 Rp(48,466.318.180,40) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: a. Pendapatan b. Belanja Surplus / (Defisit) c. Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Pembiayaan Netto ayat (1) huruf a Pasal3 Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a. Selisih Anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp98.113.269.995,52 dengan rindan sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp3.062.688.867.970,07 2. Realisasi Rp2.964.575.597.974,55 Selisih Lebih Rp98.113.269.995,52 RpI91.612.612.884,44 RpI78.345.291.137,15 RpI3.267.321.747,29 b. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah RpI99.874.850.841,27 dengan rindan sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp3.212.916.766.996,22 2. Realisasi Rp3.013.041.916.154,95 Selisih Lebih Rp199.874.850.841,27 c. Selisih Anggaran dengan realisasi Surplus / Defisit sejumlah (Rpl01.761.580.845,75) dengan rindan sebagai berikut: 1. Anggaran Defisitsetelah Perubahan (RpI50.227.899.026,15) 2. Realisasi surplus Rp(48,466.318.180,40) Selisih Lebih (Rpl01.761.580.845,75) sejumlah d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan Pembiayaan RpI3.267.321.747,29 dengan rindan sebagai berikut : 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan 2. Realisasi Selisih Lebih Rp41.384.713.858,29 Rp28,456.750.900,00 RpI2.927.962.958,29 e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah RpI2.927.962.958,29 dengan rindan sebagai berikut : 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan 2. Realisasi Selisih Lebih f. Selisih 9 Rp4.882.131.240.028,52 Rp65.308.558.298,89 Rp4.816.822.681.729,63 (Rp597.557.060.621,00) RpO,OO RpO,OO Rp104.579.507.156,75 Rp2.696.899.903.784,20 Rp2.498.397.738.235,39 (Rp1.390.162.507,43) Rp197.112.003.041,38 Rp. 4.611.849.557.567,33 Rp. 4.816.822.681.729,63 9 f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp339.358.789,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pembiayan Netto setelah perubahan Rp150.227.899.026,15 2. Realisasi Rp149.888.540.237,15 Selisih Lebih Rp339.358.789,00 Pasal4 Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal1 ayat (1)hurufb per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut : a. Jumlah Aset b. Jumlah Kewajiban c. Jumlah Ekuitas Dana Pasal5 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: a. Saldo Kas 1Januari 2019 Rp142.662.964.787,00 b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp539.101.220.308,00 c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan e. Arus kas dari aktivitas non anggaran f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2019 Pasal6 Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut: a. Jumlah Pendapatan Operasional b. Jumlah Beban Operasional c. SurplusjDefisit Non Operasional d. SurplusjDefisit

Pasal 7

Koreksi

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf e per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya Rp159.116.192.126,15 b. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan Rp101.422.222.056,75 Pasal8 Laporan Perubahan Ekuitas sebagimana dimaksud dalam Pasal1 ayat (1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 adalah sebagai berikut: a. Ekuitas awal b. Ekuitas Akhir Pasal9 10 Pasal9 Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1)huruf d Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik. secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. Pasall0 daerah urusan dalam XI XII X 1.3 1.4 II III IV V VI VII VIII IX 1.2 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX Lampiran Lampiran Lampiran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dati : a. Lampiran I Laporan realisasi anggaran Lampiran 1.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasai, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja untuk keselarasan dan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi kerangka pengelolaan keuangan negara; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang tak Tertagih; Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah; Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam PekeIjaan; Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar KewajibanJangka Pendek; Daftar KewajibanJangka Panjang; Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya. m. Lampiran n. Lampiran o. Lampiran p. Lampiran q. Lampiran r. Lampiran s. Lampiran b. Lampiran c. Lampiran d. Lampiran e. Lampiran f. Lampiran g. Lampiran h. Lampiran i. Lampiran k. Lampiran 1. Lampiran j. Lampiran Pasall1 Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari : a. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXPeraturan Daerah ini. b. Laporan kineIja tercantum dalam Lampiran XXIPeraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang PERATURAN DAERAH kABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 12