Koreksi Pasal 18

(1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya wajib: a. melaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah; dan b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. biaya penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan; atau b. dukungan lain dalam bentuk bantuan moril maupun materiil dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.