Koreksi Pasal 1

PERDA Nomor 6 Tahun 2018 | Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu. 6. Barang ….. 6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 7. Pemegang Kekuasaan Pengelola adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN ketetapan kebijakan pengelolaan. 8. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakaan dan pedoman serta melakukan pengelolaan . 9. Pejabat penatausahaan barang adalah kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. 10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna. 11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunaka barang yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu. 13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu. 14. Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Luwu. 15. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang; 16. Unit Kerja …. 16. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program. 17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliknya. 18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa pada saat tertentu. 19. Penilai pemerintah adalah penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah. 20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiataan merumuskan rincian kebutuhan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. 21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. 22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi dengan tidak mengubah status kepemilikan. 23. Sewa adalah Pemenfaatan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. 24. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 25. Kerja Sama ….. 25. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaaan lainnya. 26. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 27. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 28. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan . 30. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 31. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang. 32. Hibah ….. 32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 33. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah. 34. Pemusnahan adalah tindakan memusnahka fisik dan/atau kegunaan . 35. Penghapusan adalah tindakan menghapus dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 37. Dokumen Kepemilikan Adalah Dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas . 38. Daftar adalah daftar yang memuat data seluruh. 39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan. 40. Daftar …… 40. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang. 41. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 42. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan pada Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan. 43. Barang Pengguna adalah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah. 44. Barang pengelola adalah yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah. 45. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 46. Rencana kebutuhan adalah dokumen perencanaan kebutuhan untuk periode satu tahun. 47. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan. BAB II ….

Koreksi Anda

6. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pemegang Kekuasaan Pengelola  adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN ketetapan kebijakan pengelolaan.
8. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakaan dan pedoman serta melakukan pengelolaan .
9. Pejabat  penatausahaan  barang  adalah  kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan selaku pejabat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan  yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
10. Pengguna  Barang  adalah  pejabat  pemegang  kewenangan Pengguna.
11. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunaka barang yang berada dalam penguasaanya dengan sebaik-baiknya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu.
13. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu.
14. Neraca Daerah adalah Neraca Daerah Kabupaten Luwu.
15. Perangkat Daerah   adalah   Perangkat   Daerah   pada Pemerintah Daerah selaku pengguna Anggaran/Barang;
16. Unit Kerja ….

16. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
17. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliknya.
18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa  pada saat tertentu.
19. Penilai pemerintah adalah penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
20. Perencanaan kebutuhan adalah kegiataan merumuskan rincian kebutuhan  untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
21. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan  yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
22. Pemanfaatan adalah pendayagunaan  yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi  dengan tidak mengubah status kepemilikan.
23. Sewa adalah Pemenfaatan  oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
24. Pinjam pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.
25. Kerja Sama …..

25. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan  oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan sumber pembiayaaan lainnya.
26. Bangun  Guna  Serah  adalah  Pemanfaatan  Barang  Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
27. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan  berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
28. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
29. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan .
30. Penjualan adalah Pengalihan kepemilikan  kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
31. Tukar  Menukar  adalah  pengalihan  kepemilikan   yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit nilai seimbang.
32. Hibah …..

32. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
33. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan  yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah.
34. Pemusnahan adalah tindakan memusnahka fisik dan/atau kegunaan .
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus  dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
36. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
37. Dokumen Kepemilikan Adalah Dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas .
38. Daftar  adalah daftar yang memuat data seluruh.
39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataaan.
40. Daftar ……

40. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
41. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
42. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pejabat yang bertanggung jawab atas Penggunaan  pada Perangkat Daerah/Lembaga yang bersangkutan.
43. Barang Pengguna adalah

yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.
44. Barang pengelola adalah  yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja perangkat daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
45. Pengelolaan  adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
46. Rencana kebutuhan

adalah dokumen perencanaan kebutuhan  untuk periode satu tahun.
47. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemerintah daerah yang bersangkutan.
BAB II ….

Alasan koreksi

Email (opsional)