Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MO...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. 5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Darma Kabupaten Luwu. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. 8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh modalnya berasal dari aset daerah yang dipisahkan.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyertaan modal dimaksudkan sebagai upaya peningkatan Produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. (2) Penyertaan modal pada PDAM bertujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Penyertaan Modal pemerintah daerah dapat berupa uang dan/atau barang. (2) Penyertaan Modal berupa uang dianggarkan dalam APBD. (3) Penyertaan Modal berupa barang dilaksanakan apabila barang tersebut dibutuhkan atau diperlukan PDAM sebagai penambahan modal daerah. (4) Penentuan nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada perhitungan dari Tim Penilai Asset Pemerintah Daerah. (5) Penyertaan Modal pada PDAM dilaksanakan dengan Perjanjian Kerjasama antara Bupati dengan Direktur PDAM. (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi sebagai berikut: a. nama/identitas para pihak; b. jenis dan nilai modal penyertaan; dan c. hak dan kewajiban para pihak. (7) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan antara lain : a. asas manfaat bagi Pemerintah Daerah; b. kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. (8) Pelaksanaan teknis Penyertaan Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyertaan Modal pada PDAM ditetapkan sebesar Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah). (2) Untuk memenuhi sebagian Penyertaan Modal tersebut, dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) pada APBD Tahun Anggaran 2013. (3) Penambahan Modal setiap tahunnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan kemudian setiap pembahasan Tahun Anggaran.

Pasal 5

Koreksi

(1) Perubahan Jumlah Total Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Pemenuhan sebagian atau sisa dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dianggarkan dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos pembiayaan pengeluaran berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan. (2) Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal PDAM menyalahgunakan dana penyertaan modal, maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PDAM.

Pasal 7

Sertifikat Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu, diterbitkan Paling lambat 30 (Tiga Puluh) Hari setelah realisasi penyertaan modal melalui surat Perjanjian Kerjasama Bupati dengan PDAM.

Pasal 8

Koreksi

(1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah yang perhitungkan setiap akhir tahun buku PDAM, menjadi hak daerah. (2) Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 9

Koreksi

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Daerah yang menerima penyertaan modal daerah. (2) Pelaksanaan pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretaris Daerah. (3) Pelaksanaan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan wewenang di bidang pengawasan fungsional. (4) Bupati sewaktu-waktu dapat mengirimkan Tim Audit Independen untuk mengaudit pelaksanaan penyertaan modal pada PDAM. (5) Tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan paling lambat 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Pasal 11

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 5 Desember 2013 BUPATI LUWU, CAP/TTD A. MUDZAKKAR Diundangkan di Belopa pada tanggal 5 Desember 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, TTD SYAIFUL ALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 4

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA KABUPATEN LUWU

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

BAB V

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VIII

Pasal 9

BAB X

Pasal 10

Pasal 11