PERDA

Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

PERDA Nomor 75 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 94 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 98) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan angka 25 dan angka 27 pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Pasal 14

Koreksi

(1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas : a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; c. mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; d. melaksanakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; e. mengendalikan mutu Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; f. memfasilitasi bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar; h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. (2) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas: a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; c. mengumpulkan dan analisa data kebutuhan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; d. melaksanakan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; e. mengendalikan mutu Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; f. memfasilitasi bantuan sarana prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. (3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas: a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana; b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana; c. mengumpulkan dan menganalisa data kebutuhan pengembangan Sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Penganggaran dan Pengendalian Bantuan Sarana Prasarana; d. melaksanakan Pengembangan Sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; e. mengendalikan mutu Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; f. memfasilitasi bantuan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini; g. menyalurkan bantuan sarana dan prasarana sekolah; h. mengendalikan pelaksanaan bantuan sarana prasarana sekolah; i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengembangan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, penganggaran dan bantuan sarana prasarana sekolah; j. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan. 4. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2016TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 14

Pasal 14

Pasal 22A

Pasal II