Koreksi Pasal 17

(1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilakukan oleh Bupati. (2) Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. bimbingan sosialisasi atau workshop atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal; b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modal. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.