Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah — PERDA Nomor 5 Tahun 2022

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tipe B mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; c. Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; d. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, terdiri dan: 1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan Kebakaran; 5. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; 7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan dan holtikultura; 8. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan; 9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang pangan; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 13. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 14. Dinas Perindustrian. dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan; 16. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 17. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 18. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik; 20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; e. Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, terdiri dan: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan. Pendapatan Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana. f. Kecamatan, terdiri dan: 1. Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A; 2. Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A; 3. Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A; 4. Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A; 5. Kecamatan Siulak, dengan Tipe A; 6. Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A; 7. Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A; 8. Kecamatan Air Hangat Timur, dengan tipe A; 9. Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A; 10. Kecamatan Depat Tujuh, dengan Tipe A; 11. Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A; 12. Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A; 13. Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A; 14. Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A; 15. Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tipe A; 16. Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A; 17. Kecamatan Tanah Cogok, dengan Tipe A; 18. Kecamatan Danau Kerinci Barat, dengan Tipe A.

Pasal 3

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan dengan Peraturan. Daerah.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan Perangkat Daerah, memperhatikan asas : a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 7

Koreksi

(1) Selain unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat unit pelaksana teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 9

(1) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. (2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit. (3) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah. (5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 11

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (4) Staf ahli bupati diangkat dan i pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (5) Untuk membantu pelaksan.aan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/ tata usaha.

Pasal 12

Koreksi

(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persayaratan kompetensi : a. teknis; b. manajerial; dan c. sosial kultural. (2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1); b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dan i Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 10); c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan., Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6); dicabut dan dinyatakan tidak berlalcu. (2) Semua Peraturan Bupati tentang UPTD dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ml.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. Ditetapkan di Siulak Pada tanggal 21- 0064c1" 2022 ERINCI, ADIRQ-ZAL Diundangkan di Siulak pada tanggal 2-2-0V-4-aber 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, ZAI AL EFENDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR 5 NOREG RANPERDA KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH: ( - /2022).

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14