Koreksi Pasal 16

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Dalam rangka monitoring dan evaluasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah teknis lainnya; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.