Koreksi Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Geopark melaksanakan Kolaborasi dengan para Pemangku kepentingan. (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. satuan pendidikan dan perguruan tinggi; b. dunia usaha; c. masyarakat desa; dan d. media. (3) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan satuan pendidikan dan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui: a. pendidikan, penelitian dan pengembangan potensi Geopark; b. pelestarian secara in situ atau ex situ; dan c. pengabdian kepada Masyarakat. (4) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui: a. pelaksanaan pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan di kawasan Geopark; b. pemberian bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan melalui program kemitraan dan bina lingkungan; c. pemberian pelatihan dan bimbingan teknis secara terprogram terhadap Masyarakat setempat; d. peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan Geopark; dan e. pemberian fasilitas terhadap masyarakat setempat dalam peningkatan pendapatan. (5) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dilakukan melalui: a. dukungan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan kawasan Geopark; b. pengembangan usaha bersama antar desa; c. pemeliharaan ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan di kawasan Geopark; d. pemeliharaan kelestarian di kawasan Geopark; dan e. peningkatan kesadaran lingkungan di kawasan Geopark. (6) Bentuk Kolaborasi yang melibatkan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat dilakukan dalam melalui: a. penyebaran informasi dan mempromosikan kegiatan pengembangan kawasan Geopark; dan b. pelaksanaan pemberitaan yang berimbang di kawasan Geopark secara berkesinambungan.