Koreksi Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.