PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 4. Kecamatan adalah bagian dari Wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. 14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Antar Waktu adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. 16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 17. Bakal Calon Kepala Desa adalah seseorang yang mengajukan permohonan usul dan/atau diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa. 18. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa. 22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. 24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa. 25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 26. Pelaksana kampanye adalah Calon Kepala Desa dan/atau orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan kampanye. 27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 28. Hari adalah hari kerja. 29. Pemungutan suara elektronik/electronic voting yang selanjutnya disingkat e-voting adalah proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang menggunakan perangkat elektronik atau teknologi informasi dan komunikasi. 2. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50B

Koreksi

(1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa. (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa. (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa. (5) Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan. (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal pelantikan. (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa. 6. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

Koreksi

(1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut : a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Desa dilakukan kegiatan yang meliputi ; 1. pembentukan Panitia Pemilihan Antar Waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan; 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 Hari terhitung sejak panitia terbentuk; 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu; 4. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari; 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan 6. penetapan Calon Kepala Desa antar waktu oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa. b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan ; 1. penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu; 2. pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu dan peserta Musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa; 4. pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Antar Waktu kepada Musyawarah Desa; 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa; 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih. 7. pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan; 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. (3) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari ; a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun. (5) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIANKEPALA DESA

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 31

Pasal 43

Pasal 44A

Pasal 50A

Pasal 50B

Pasal 58

Pasal 68

Pasal II