Koreksi Pasal 13

(1) Pejabat pengelola Digitalisasi Transaksi PAD melaporkan perkembangan pelaksanaan kepada Bupati secara berkala. (2) Laporan perkembangan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat efektivitas dan efesiensi pemanfaatan Instrumen Pembayaran Nontunai; b. efektivitas pemanfaatan aplikasi dan jaringan; c. kendala dan tantangan pelaksanaan di lapangan; dan d. hal-hal lain sesuai dengan arah kebijakan yang diatur dalam Peraturan Bupati. (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar Bupati melakukan pembinaan yang lebih optimal.