Koreksi Pasal 25

(1) Pendidikan perkoperasian harus dijadikan dasar dalam upaya pengembangan koperasi baik secara kualitas, kuantitas dan berkelanjutan. (2) Dalam hal penyusunan rencana dan melaksanakan pendidikan perkoperasian, Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Dekopinda secara komprehensif dan sinergis. (3) Pendidikan dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara: a. meningkatkan pemahaman sumber daya manusia Koperasi, mengenai pengertian, nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik; b. mensosialisasikan dan mengampanyekan peran penting Koperasi dalam pengarusutamaan pembangunan ekonomi daerah; c. memasyarakatkan, membudayakan serta mengembangkan jiwa kewirakoperasian bagi pengurus Koperasi; d. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial; e. mendorong dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha untuk mampu menjadi organisasi Koperasi yang berbadan hukum; dan f. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan koperasi, konsultasi dan penyuluhan, serta pendampingan bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.