Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN AT...

Pasal 8

(1) Pemerintah Kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah Kabupaten menjamin terlaksananya Masyarakat belajar. (3) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga kabupaten tanpa diskriminasi dan memperhatian prinsip-prinsip kesetaraan jender. (4) Pemerintah Kabupaten wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga kabupaten yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. (5) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bantuan dan pengawasan terha dap pelaksanaan pendidikan kedinasan di wilayahnya. (6) Pemerintah Kabupaten wajib memenuhi kebutuhan tenaga guru baik dalam jumlah, jenis dan kualifikasi akademik maupun kompetensi. (7) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dengan usaha meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, serta mengubah kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pendidikan. 4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pasal 9

Koreksi

(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, vokasional, akademik, profesi, keagamaan dan pendidikan khusus. (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka (tidak membedakan suku, ras, agama, status sosial dan status ekonomi)) melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. (5) Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Koreksi

(1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. (4) Pemerintah kabupaten wajib mengawasi dan membantu peningkatan kualitas proses maupun hasil pendidikan keagamaan yang ada diwilayahnya. 6. Ketentuan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Koreksi

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi. (3) Pemerintah kabupaten wajib mengusahakan pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang ada diwilayahnya, serta merintis adanya pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. (4) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan insentif bagi guru–guru yang bertugas di daerah khusus. (5) Besarnya insentif daerah khusus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah kabupaten. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati. 7. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Koreksi

(1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. (2) Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler. (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. (4) Pemerintah kabupaten wajib memonitor, mengawasi serta membantu usaha peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang ada diwilayahnya. 8. Pasal 16 dihapus. 9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Koreksi

Pemerintah Kabupaten menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 10. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Koreksi

(1) Wajib belajar diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif serta mempertimbangkan prinsip-prinsip kesetaraan jender dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan masyarakat. (2) Wajib belajar diselenggarakan pada SD/MI, SD khusus, SD terpadu, Paket A, SMP/MTs, SMP khusus, SMP terpadu, SMP terbuka, Paket B, dan bentuk lain yang sederajat. (3) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten dan masyarakat. 11. Ketentuan ayat (4) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Koreksi

(1) Satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pelayanan program wajib belajar yang bermutu. (2) Satuan pendidikan wajib menerima peserta didik pengikut program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi dan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan jender sesuai ketentuan yang berlaku. (3) Satuan pendidikan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar. (4) Satuan pendidikan berhak memperoleh bantuan sumberdaya manusia, dana, prasarana dan sarana dari Pemerintah Kabupaten. 12. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemerintah kabupaten wajib menjamin keberhasilan penuntasan program wajib belajar. (2) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan prasarana-sarana, pendidik dan tenaga kependidikan serta bantuan teknis lainnya untuk keperluan penyelenggaraan program wajib belajar. (3) Pemerintah kabupaten bertanggung jawab dalam pengelolaan wajib belajar yang mencakup : a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. pembiayaan; d. pelaksanaan; e. pemantauan; dan f. evaluasi. (4) Pemerintah kabupaten wajib menjamin pendanaan penyelenggaraan wajib belajar. (5) Dana penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). (6) Pendanaan wajib belajar dapat juga berasal dari masyarakat atau sumbangan lain yang tidak mengikat. (7) Pendanaan wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. (8) Pemerintah kabupaten melaksanakan pengawasan pelaksanaan wajib belajar. (9) Pemerintah kabupaten berhak mengarahkan, membimbing, membantu serta menentukan pentahapan penuntasan program wajib belajar. (10) Pemerintah kabupaten berhak merencanakan pentahapan penuntasan program wajib belajar sesuai kondisi dan potensi kabupaten, dengan melibatkan peran serta masyarakat serta mengacu pada pentahapan yang telah ditentukan pemerintah pusat. (11) Pemerintah kabupaten berhak memperoleh data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar. 13. Ketentuan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Koreksi

(1) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengalokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sektor pendidikan, tidak termasuk Dana Alokasi Khusus. (2) Peruntukan anggaran 20% dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian besar pemanfaatannya untuk pengembangan satuan pendidikan. (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggungjawab terhadap sebagian besar dana penyelenggaraannya. (4) Pemerintah kabupaten berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran bagi pembinaan dan pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai dengan peraturan bupati. (5) Alokasi bantuan pemerintah ditetapkan berdasarkan kaidah keadilan, keterbukaan dan prospek pengembangan satuan pendidikan. (6) Penghasilan dan/atau pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pendidikan dan atau berkaitan dengan pendidikan dialokasikan kembali untuk pembangunan sektor pendidikan. (7) Pemerintah kabupaten berkewajiban memberikan bantuan kepada yayasan penyelenggara pendidikan sesuai dengan peruntukannya. (8) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 14. Ketentuan ayat (6) Pasal 29 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Koreksi

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan upah dan jaminan kesejahteraan yang layak sesuai dengan keahliannya. (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan formal dan non formal. (3) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah kabupaten dan organisasi profesi dalam melaksanakan tugas. (4) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak menyampaikan pendapat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. (5) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan pembinaan mental dan rohani. (6) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sepenuhnya menjadi kewenangan bupati dengan pertimbangan baperjakat atas usul Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dan disampaikan kepada pimpinan DPRD. (7) Mutasi dan promosi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan ilmu pendidikan dan pemerataan tenaga pendidikan di setiap satuan pendidikan. 15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Koreksi

(1) Setiap peserta didik berkewajiban mentaati peraturan yang berlaku. (2) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan jenjang pendidikan dasar 9 tahun. (3) Setiap peserta didik berkewajiban memenuhi tuntutan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. 16. Pasal 45 dihapus 17. Pasal 50 dihapus 18. Pasal 51 dihapus 19. Judul Bab XIX dan ayat (4) Pasal 52 diubah, sehingga Bab XIX seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

Koreksi

(1) Sanksi dikenakan kepada lembaga, perorangan, maupun pejabat yang melanggar Peraturan Daerah ini. (2) Sanksi diberikan oleh pejabat yang berwenang. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi: a. teguran; b. peringatan tertulis; c. penundaan pemberian hak; d. penurunan pangkat; e. pemberhentian dengan hormat; atau f. pemberhentian tidak dengan hormat. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM Kepala Bagian Hukum dan HAM I Ketut Suwarna Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 21 Maret 2012 BUPATI KARANGASEM, I WAYAN GEREDEG Diundangkan di Amlapura pada tanggal 21 Maret 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, I NENGAH SUDARSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 11.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 32

BAB XIX

Pasal 52

Pasal II