PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG KADAS MENGKADAS TERNAK

PERDA Nomor 7 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan pengkadas ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada pemilik ternak pokok.

Pasal 3

Pasal 5

Koreksi

(1) Besarnya pengembalian yang diserahkan pengkadas apabila berupa ternak adalah sebagai berikut ; a. untuk . . . k a. untuk 1 (satu) paket ternak betina yang dikembangbiakan : 1). seekor sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, sebanyak 2 (dua) ekor; 2). seekor kerbau, dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebanyak 2 (dua) ekor; 3). seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 3 (yiga) bulan sebanyak 2 (dua) ekor; 4). Seekor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebanyak 2 (dua) ekor; 5). Seekor babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan keturunannya yang telah berumur sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebanyak 2 (dua) ekor; 6). Ternak unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun pengkadas wajib menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima. b. untuk paket ternak yang digemukan : 1). pengkadas waqjib menyerahkan ternak yang dikadasnya kepada Pemerintah Daerah ternak pokok untuk dijual, dalam jangka waktu 6 (enam) – 12 (dua belas) untuk ternak sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi; 2). dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka 1), pengkadas mendapat bagian 70% (tujuh puluh persen) dari pertambahan harga ternak, sedangkan Pemerintah Daerah mendapat bagian 30% (tigapuluh persen); 3). dalam hal ternak karena patah tulang dan prolapsus terpaksa harus dipotong, pengkadas wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada Pemerintah untuk dijual; 4). dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka 3), pengkadas mendapat bagian 25% (dua puluh lima persen), sedangkan Pemerintah 75% (tujuh puluh lima persen); 5). ternak yang tidak layak bibit, dijual secara biasa tanpa lelang, dan hasil penjualannya disetor ke Kas Daerah. (2) Dalam hal ternak yang diterima pengkadas majir, yang bukan diakibatkan kesalahan pengkadas, maka wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah utnuk dijual. (3) Dari hasil penjualan ternak majir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkadas memperoleh bagian 25% (dua puluh lima persen), sedangkan pemerintah 75% (tujuh puluh lima persen). (4) Setelah pengkadas mengembalikan sesuai dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada pemilik ternak pokok, maka ternak pokok yang diterimanya secara otomatis menjadi hak pengkadas. 5. Ketentuan Pasal 6 dihapus. Pasal II . . .

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG KADAS MENGKADAS TERNAK

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB IV

Pasal 5

Pasal II