PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI KABUPATEN JEMBRANA

PERDA Nomor 6 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. 5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang membidangi usaha dan peredaran obat hewan di Kabupaten Jembrana. 6. Obat hewan adalah obat khusus diapakai untuk hewan. 7. Izin usaha obat hewan adalah pernyataan tertulis yang oleh pejabat yang berwenang kepada perorangan Warga Negara INDONESIA atau badan usaha untuk melakukan usaha di bidang pembuatan, penyediaan, peredaran, pemasukan dan/atau pengeluaran obat hewan. 8. Peredaran . . . 8. Peredaran adalah proses kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan, pengangkutan dan/atau penyerahan obat hewan. 9. Depo atau Petshop obat hewan yang selanjutnya disebut Depo adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan dari distributor. 10. Toko obat hewan yang selanjutnya disebut toko adalah unit usaha yang melakukan usaha penyediaan dan/atau peredaran obat hewan selain obat keras. 11. Bahan diagnostika biologik adalah sediaan biologik yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit pada hewan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA OBAT HEWAN

Pasal 6

Koreksi

(1) Permohonan izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Gubernur Bali dan Dinas Peternakan Provinsi Bali. (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, harus segera memberikan jawaban diterima, ditunda atau ditolak.

Pasal 7

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (2) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila masih ada kekurangan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (3) Pemohon dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah melengkapi kekurangan persyaratan. (4) Apabila . . . (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan administratif, permohonan dianggap ditarik kembali. (5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) apabila persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak benar. (6) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pemohon oleh Dinas dengan alasan penolakan secara tertulis.

Pasal 8

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Dinas disampaikan kepada Bupati Jembrana untuk dilakukan kajian terhadap dipenuhinya persyaratan teknis.

Pasal 9

(1) Bupati setelah menerima permohonan dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan kajian persyaratan teknis. (2) Bupati dalam kajian teknis harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

Pasal 10

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah dipenuhinya persyaratan teknis sebagamana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Terhadap permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin usaha obat hewan oleh Pejabat yang berwenang yang diberikan oleh Bupati. (3) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usaha.

Pasal 11

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) tidak dapat dipenuhi. (2) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada pemohon disertai alasan secara tertulis melalui Dinas.

Pasal 12

Pemegang izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali mengenai kegiatan usahanya kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 13

Pemegang izin usaha obat hewan yang akan melakukan pemindahan lokasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.

Pasal 14

(1) Izin usaha obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Bupati. (2) Pengalihan . . . (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang IZIN USAHA DAN PEREDARAN OBAT HEWAN DI KABUPATEN JEMBRANA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19