PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang PERINDUSTRIAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana. 3. Bupati adalah Bupati Jembrana. 4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Jembrana yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah kabupaten dibidang perindustrian dan perdagangan. 5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Kabupaten Jembrana yang berwenang di bidang perindustrian dan perdagangan. 6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan Industri. 7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 8. Rancang . . . 8. Rancang Bangun Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. 9. Perekayasaan Industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perencanaan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dam peralatan industri lainnya. 10. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi 30 % ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan. 11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik INDONESIA untuk bertujuan memperoleh keuntungan. 12. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha industri. 13. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin usaha yang diberikan khusus kepada industri kecil dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri (IUI). 14. Standard Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah ketentuan- ketentuan terhadap hasil produksi yang di satu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi mutu dan lain-lain serta di segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara mengisi dan lain-lain. 15. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak perseorangan yang merupakan obyek hukum perdata yang diatur oleh suatu Negara berdasarkan sistim hukum perdatanya yang sesuai dengan perkembangan pergaulan international. 16. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan Industri. 17. Kawasan Berikat yang selanjutnya disingkat KB adalah suatu Bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran.

BAB II

PENGATURAN, PENUMBUHAN, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN INDUSTRI Pasal 2 . . .

Pasal 2

Koreksi

Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan pembinaan yang meliputi penumbuhan, pengembangan industri dan pengawasannya secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkokoh struktur industri di Daerah.

Pasal 3

Koreksi

Pengaturan dan pembinaan bidang usaha industri dilakukan dengan memperhatikan : a. penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk tumbuh dan berkembang atas kemampuan dan kekuatan sendiri; b. pemberian fasilitas dalam bentuk bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan serta kegiatan lainnya yang diarahkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; c. pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam; dan d. pengawasan terhadap setiap kegiatan bidang industri di Daerah Kabupaten Jembrana mulai dari pra kegiatan, kegiatan sedang berjalan maupun pasca kegiatan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan industri bagi : a. keterkaitan antar bidang-bidang usaha industri untuk meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi daerah; b. keterkaitan antara bidang usaha industri dengan sektor-sektor bidang ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan nilai tambah serta sumbangan yang lebih besar bagi pertumbuhan produksi daerah; dan c. pertumbuhan industri melalui prakarsa, partisipasi dan swadaya masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap perusahaan– perusahaan industri dalam penyelenggaraan kerjasama yang saling menguntungkan dan mengusahakan peningkatan serta pengembangan kerjasama tersebut.

Pasal 6

Pemerintah daerah mendorong pengembangan cabang-cabang industri dan jenis industri tertentu di Daerah dan dapat memberikan kemudahan dan/atau perlindungan hukum. Pasal 7 . . .

Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap kegiatan bidang industri di Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. pembinaan Industri; b. pelaporan atas penyampaian informasi industri; c. sistem pemberian IUI, izin perluasan, dan TDI; d. keterbukaan mengenai prosedur, persyaratan dan biaya; dan e. penerbitan IUI, izin perluasan, dan TDI.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN, DAN TDI

Pasal 10

Koreksi

(1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh TDI kecuali jika dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan. (2) Terhadap semua jenis industri yang dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh TDI. (3) Terhadap . . . (3) Terhadap semua jenis industri yang dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh IUI.

Pasal 11

(1) Untuk memperoleh IUI dan/atau TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diperlukan tahap persetujuan prinsip. (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/ instalasi peralatan dan lain- lain yang diperlukan. (3) Perusahaan Industri yang telah memperoleh IUI dan/atau TDI, wajib mendaftarkan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memperoleh izin perluasan.

Pasal 13

IUI, Izin Perluasan, dan TDI berlaku selama perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Surat Pemberitahuan Persetujuan bagi usaha industri yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing atau surat-surat persetujuan penanaman modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, bagi perusahaan industri dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang berlokasi di kawasan industri diberlakukan sebagai IUI.

Pasal 15

Bupati/Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan memberian IUI, Izin Perluasan, dan TDI.

BAB VI

KEHILANGAN/KERUSAKAN, PEMINDAHAN LOKASI, DAN PERUBAHAN NAMA/TEMPAT/PENANGGUNG JAWAB

Pasal 17

Koreksi

(1) Apabila IUI atau TDI yang telah dimiliki oleh perusahaan industri hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, perusahaan industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI atau TDI tersebut kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk. (2) Setiap permohonan penggantian IUI atau TDI yang telah rusak atau hilang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI atau TDI atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya surat IUI atau TDI.

Pasal 18

IUI, Izin Perluasan, dan TDI yang dikeluarkan, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 19

(1) Pemindahan lokasi industri wajib memiliki persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk baik di lokasi lama maupun di lokasi baru. (2) Permintaan Persetujuan pemindahan lokasi diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir model Pm -VII. (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja Bupati/Pejabat yang ditunjuk wajib persetujuan tertulis tentang pemindahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan formulir model Pi–X.

Pasal 20

(1) Penanggung jawab perusahaan industri yang telah memiliki IUI,Izin Perluasan, atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati/Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman. (2) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari penanggung jawab perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan persetujuan atas perubahan tersebut. Pasal 21 . .

Pasal 21

Sesuai dengan IUI atau TDI yang dimilikinya, perusahaan industri wajib : a. melakukan upaya menjaga keseimbangan, kelestarian sumber daya alam, serta pencegahan timbulnya pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan hidup sebagai dari akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan; dan b. melakukan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat bahan baku dan bahan penolong, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.

BAB VII

PERINGATAN, PEMBEKUAN, PENCABUTAN

Pasal 22

Koreksi

(1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila : a. melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan; b. belum melakukan pendaftaran sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3); c. tidak menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; d. melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati/Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; e. menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan sebagai akibat dari kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup atau limbah yang dibuang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku atau memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; f. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya; dan g. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, Hak Paten atau Merk. (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut–turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan (3) Bagi . . . (3) Bagi Perusahaan Industri yang dipersyaratkan wajib izin usaha (IUI atau TDI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang telah beroperasi tetapi tidak mengurus perizinannya selama lebih dari 3 (tiga) bulan maka kepada penanggung jawab perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan peringatan tertulis oleh Bupati/Pejabat yang ditunjuk. (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing- masing 1 (satu) bulan. (5) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan, penanggung jawab perusahaan industri yang bersangkutan tidak mengurus perizinannya maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 23

(1) Perusahaan Industri dapat ditutup sementara apabila : a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3); dan/atau b. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Hak Paten atau Merk. (2) Penutupan sementara perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan penutupan sementara perusahaan industri yang bersangkutan. (3) Penutupan sementara perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan adanya putusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap. (4) Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara, perusahaan industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maka perusahaan industri yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimilikinya.

Pasal 24

(1) IUI atau TDI dapat dicabut apabila : a. IUI atau TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan; b. Perusahaan .. . b. perusahaan industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan telah melampaui jangka waktupenutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2); c. perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib; d. perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap; dan e. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang memuat sanksi pencabutan IUI atau TDI. (2) Pencabutan IUI atau TDI dilakukan setelah melalui proses pemberian peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Pasal 22 ayat (5). (3) Pejabat yang berwenang mencabut IUI dan TDI adalah Bupati/Pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang PERINDUSTRIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB VIII

Pasal 25

BAB IX

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

BAB XII

Pasal 29