PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN PT. JAMKRIDA BALI MANDARA

PERDA Nomor 3 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Lingkup pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan d. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 6

Koreksi

Perencanaan penyertaan modal daerah meliputi : a. perencanaan penyertaan modal daerah oleh SKPD yang disusun setiap tahun anggaran untuk pelaksanaan penyertaan modal tahun anggaran berikutnya dan ditetapkan oleh Bupati; dan b. perencanaan kebutuhan penyertaan modal daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal penyusunan besarnya anggaran penyediaan dana/modal untuk disertakan kepada Badan Usaha sesuai usul dari SKPD.

Pasal 7

(1) Penyertaan modal daerah diberikan kepada : a. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali dengan besaran nilai Rp. 14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah) yang diangsur dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 yang sebelumnya sampai akhir Tahun 2011 telah melaksanakan penyertaan modal sebesar Rp. 8.092.000.000,00 (delapan miliar sembilan puluh dua juta rupiah); b. PT. Jamkrida Bali Mandara dengan besaran nilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang diangsur dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016. (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 . . .

Pasal 8

(1) Investasi dengan cara pembelian saham dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan. (2) Dalam hal penyertaan modal daerah pada suatu Badan Usaha Swasta dalam bentuk Perseroan Terbatas, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki, ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural sebagai anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki pemahaman dan wawasan usaha dibidang investasi dan penanaman modal secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati. (4) Pejabat Struktural yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 9

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pasal 10

(1) SKPD wajib menatausahakan dan memelihara dokumen pengelolaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pertanggungjawaban kegiatan penyertaan modal daerah, dalam pelaksanaannya SKPD wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja kepada Bupati.

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada Badan Usaha. (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh SKPD.

Pasal 12

Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada Badan Usaha. BAB V . . .

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI DAN PT. JAMKRIDA BALI MANDARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14