Koreksi Pasal 21

(1) Penyelenggaraan kegiatan kearsipan pada organisasi politik di daerah dapat bekerja sama dengan Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Psal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (2) Penyelenggaraan kearsipan pada organisasi politik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kearsipan. (3) Organisasi politik di daerah wajib menyerahkan arsip statis yang tercipta dari kegiatan yang didanai dari anggaran Negara dan/atau bantuan luar negeri kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. (4) Lembaga Kearsipan Daerah wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari organisasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.