Koreksi Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, yang paling sedikit memuat : a. sumber sampah; b. timbulan sampah; c. komposisi sampah; d. karakteristik sampah; e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubungkan dalam satu jejaring lingkup daerah dan nasional. (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap orang. (4) Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas SKPD yang membidangi urusan persampahan.