Koreksi Pasal 12

(1) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas: a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus; c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; h. menandatangani SPM; i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; l. MENETAPKAN PPTK dan PPK-Unit SKPD; m. MENETAPKAN pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) KPA pada unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga bagi rumah sakit daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.