Koreksi Pasal 33

(1) Setiap anggota organisasi kemasyarakatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenai sanksi administratif. (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan/atau DPRD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dikenai sanksi administratif. (3) Setiap Penyalah Guna dan/atau Orang Tua atau Wali Penyalah Guna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan/atau Pasal 24 ayat (4) dikenai sanksi administratif. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. rekomendasi pencabutan izin; c. penundaan pemberian layanan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah; dan/atau d. denda administratif. (5) Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.