Koreksi Pasal 36

(1) Setiap orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir dan pantai. (2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penambangan pasir laut tanpa izin dari instansi yang berwenang; b. tindakan perusakan mangrove; c. pemanfaatan tanah timbul tanpa izin dari instansi yang berwenang; d. reklamasi pantai yang tidak terkendali atau terlalu luas potensi dampak yang ditimbulkan; e. reklamasi pantai yang tidak berizin; dan f. kegiatan lainnya yang dapat membahayakan kerusakan wilayah pesisir, dan laut. (3) Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya tumpahan minyak dan pengendalian kapal di wilayah yang menjadi kewenangannya.