Koreksi Pasal 10

(1) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat. (2) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumber daya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). (3) Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memberikan pendapat atas konsep keputusan yang menyangkut hal- hal pengendalian tersebut.